• Health

    Informasi Seputar Kesehatan

  • Parenting

    Informasi Seputar Keluarga

  • Relationship

    Informasi Seputar Hubungan Pacaran

  • Wedding

    Informasi Seputar Pernikahan dan Rumah Tangga

  • Sex

    Informasi Seputar Seks

  • Life

    Informasi Seputar Kehidupan

  • General

    Informasi Hal-hal Umum

  • Entrepreneur

    Informasi Seputar Wirausaha

Thursday, February 25, 2021

6 Hal seputar Slip Gaji yang Bisa Kamu Manfaatkan

Tidak hanya nominal gaji, rupanya slip gaji juga harus dipahami oleh setiap karyawan. Pasalnya, hal yang satu ini merupakan bukti dari keakuratan jumlah gaji yang telah dibayarkan oleh perusahaan.
Sebenarnya sebagian besar perusahaan pasti akan memberikan gaji lengkap dengan slip gajinya.

Namun, tetap saja masih ada beberapa perusahaan yang tidak pernah memberitahukan hal tersebut pada karyawannya.
Jika kamu merasa tidak pernah mendapatkan dokumen tersebut dari perusahaan, kamu berhak untuk menanyakannya, lho.
Hal itu disebabkan, baik gaji atau slip gaji berhak didapatkan oleh setiap karyawan yang bekerja.

Memahami Slip Gaji
Dilansir dari Scripbox, slip gaji adalah dokumen yang diterbitkan setiap bulannya oleh pemberi kerja kepada karyawannya.
Tidak hanya berisikan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan saja, dokumen yang satu ini juga harus mencantumkan berapa banyak potongan gaji.

Tentu saja setiap perusahaan memiliki kebijakan pemotongan gaji karyawan misalnya untuk membayar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pajak hingga asuransi.
Semua jumlah pemotongan serta jumlah gaji bersih yang diterima harus dicetak dalam dokumen slip gaji.

Jadi, karyawan akan mengetahui dengan jelas rincian dari gaji yang telah diterimanya.
Dokumen tersebut umumnya akan dicetak atau dikirimkan lewat email oleh perusahaan saat hari gajian kepada setiap karyawannya.

Pentingnya Slip Gaji Bagi Karyawan
Setelah mengetahui pengertiannya, berikut ini Glints akan menjelaskan lebih lanjut mengapa dokumen yang satu ini sangat penting bagi karyawan.
1. Mengetahui rincian gaji
Fungsi pertama dari slip gaji tentu saja untuk mengetahui rincian komponen dari nominal gaji yang kita terima setiap bulannya.
Komponen gaji tersebut berbeda-beda, tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Menurut Planday, secara umum ada tiga bagian yang harus ada di dalam dokumen tersebut, antara lain:
  • gaji pokok
  • pajak, potongan, dan kontribusi
  • jumlah gaji bersih yang diterima
Jadi selain jumlah gaji pokok, kamu juga akan melihat berapa jumlah uang hasil kontribusimu misalnya saat mendapatkan bonus atau THR.

Begitu juga dengan informasi mengenai jumlah potongan misalnya untuk pajak atau bahkan karena adanya pelanggaran saat bekerja misalnya karena terlambat.
Dari informasi tersebut, kamu bisa melakukan introspeksi dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerjamu di perusahaan.

2. Cicilan kendaraan bermotor
Tidak hanya berguna untuk mengetahui jumlah pasti gaji saja, rupanya slip gaji juga sangat bermanfaat saat kita ingin mengambil kredit kendaraan.
Saat mengajukan kredit kendaraan, biasanya perusahaan kredit memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Selain dokumen seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, surat nikah, rekening listrik atau PDAM, dan buku tabungan, biasanya slip gaji juga dibutuhkan sebagai salah satu persyaratannya.
Dokumen berisikan informasi gaji tersebut digunakan sebagai bukti bahwa kita mempunyai pekerjaan tetap yang bisa menjamin kemampuan dalam membayar tagihan cicilan.

3. Kredit peralatan elektronik
Gadget keluaran terbaru baru saja dirilis, tapi tabunganmu belum cukup untuk membelinya?
Slip gaji yang kamu miliki bisa kamu manfaatkan untuk bisa membeli gadget yang kamu sukai tersebut dengan kredit cicilan.
Fasilitas kredit cicilan ini sangat berguna bagi kamu yang ingin membeli beberapa alat elektronik sekaligus dalam satu waktu. Apalagi jika kamu sudah berumah tangga dan tinggal di rumah baru.

Perusahaan penyedia kredit akan mempertimbangkan kemampuanmu dalam membayar cicilan perbulan lewat informasi dalam dokumen tersebut. Selain itu, informasi tersebut juga akan mempengaruhi lamanya jangka waktu cicilan yang bisa kamu ambil nantinya.

4. Kredit tanpa agunan
Salah satu manfaat lainnya adalah sebagai syarat pengambilan KTA atau Kredit Tanpa Agunan.
Kredit ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan, pernikahan, kesehatan, renovasi rumah, serta kebutuhan keluarga lainnya.
Bank atau perusahaan pemberi kredit tersebut tentunya harus berhati-hati dalam memberi persetujuan kredit tanpa jaminan kepada calon kreditur. Jangan sampai orang yang diberi kepercayaan untuk mendapat kredit tanpa agunan nantinya tidak bisa membayar hingga jatuh tempo.

Salah satu persyaratan bagi bank untuk mengklasifikasi orang-orang yang akan mengajukan kredit adalah slip gaji.
Nominal limit kredit yang bisa diambil juga tergantung pada jumlah gaji yang kamu terima setiap bulannya.
Sebagai contoh, kredit tanpa agunan di salah satu bank pemerintah di Indonesia membatasi kredit hingga sebesar lima kali gaji.

5. Cicilan rumah idaman
Sebagaimana alat elektronik atau kendaraan bermotor, kamu pasti sudah memiliki rumah yang kamu idam-idamkan untuk ditinggali.
Dengan harga rumah yang terus melambung tinggi, kamu pasti sudah mempertimbangkan untuk membeli rumah dengan bantuan KPR atau Kredit Pemilikan Rumah.

Informasi mengenai gaji juga sangat dipertimbangkan oleh Bank dalam mengambil KPR.
Mereka biasanya meminta dokumen soal informasi gaji selama 3 hingga 6 bulan berturut-turun dengan masa kerja lebih dari setahun.
Jumlah gaji dari calon kreditur juga diperhitungkan dan umumnya harus memiliki jumlah minimal hingga 3 kali lipat dari angka cicilan tiap bulannya.

6. Negosiasi gaji
Selain bermanfaat untuk syarat pengajuan kredit, slip gaji rupanya juga berguna untuk negosiasi gaji saat melamar kerja.
Dikutip dari Naukri, slip gaji dapat membantu karyawan saat sedang negosiasi gaji dengan pemberi kerja.

Pasalnya, informasi gaji tersebut bisa membantu karyawan untuk meminta gaji yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya.
Bagi pemberi kerja, informasi tersebut juga dapat membantu menentukan kisaran gaji yang akan diberikan kepada calon karyawan.
Jadi, mereka akan menggunakan angka tersebut sebagai referensi untuk memperkirakan berapa nominal gaji yang pantas diberikan dengan kompetensi yang dimiliki karyawan itu.

Itulah 6 manfaat dari slip gaji yang mungkin belum kamu pahami sebelumnya. Meskipun terlihat seperti dokumen sederhana, tapi hal tersebut sangatlah berguna, bukan?
Jadi, saat kamu mendapatkan slip gaji sebaiknya selalu jaga dokumen tersebut tetap aman. Pasalnya, kamu bisa memanfaatkannya untuk berbagai keperluan seperti yang sudah disebutkan di atas.

Apa Itu Pajak Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya

Bagi kamu fresh graduate yang baru saja mulai bekerja mengurus pajak bisa menjadi hal yang membingungkan, mungkin kamu jadi bertanya-tanya
“Mengapa harus bayar pajak penghasilan? Yang membayarkan pajak itu saya atau sudah dipotong langsung oleh kantor dari gaji bulanan? Cara melaporkannya bagaimana? Apa itu SPT?” Dan seterusnya.

Pajak penghasilan itu punya dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang di tahun-tahun berikutnya mengalami penyesuaian dari mulai Undang-Undang Nomor 7 & Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 & Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 & Tahun 2000, dan yang paling update adalah Undang-Undang Nomor 36 & Tahun 2008.

Pajak penghasilan biasa disebut juga PPh 25 (Pajak Penghasilan Pasal 25) yang dikenakan baik untuk pribadi maupun perusahaan. Bagi kamu yang belum menikah dan tidak punya tanggungan, apabila penghasilan kamu sama dengan atau di atas Rp 4,5 juta per bulan sudah harus bayar pajak yang dikenal dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bagi yang baru pertama kali bayar pajak penghasilan, 

Apa Bedanya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 25?
Saat diterima di tempat kerja, biasanya kamu akan mendapat info soal pemotongan pajak penghasilan. Jika dari gaji kamu kemudian ada sejumlah yang yang dipotong berarti perusahaan yang membantu membayarkan pajak penghasilan kamu setiap bulannya, ini yang tergolong PPh 21 di mana pemberi penghasilan atau kantor tempat kerja yang melakukan pemotongan pajaknya. Maka kamu tidak perlu membayar sendiri tiap bulan.

Sementara, jika pajak penghasilan tidak langsung dipotong oleh perusahaan tempat kamu kerja disebut sebagai PPh 25. Sekalipun harus membayarnya sendiri, pajak penghasilan bisa dibayarkan lewat ATM, Bank, ataupun kantor pos. Ada beberapa pilihan layanan agar pajak penghasilan kamu bisa tetap tersampaikan, jadi tidak perlu bingung ya.

Berapa Besarnya Potongan Pajak Penghasilan?
Awal bekerja, saya juga menanyakan hal ini pada kantor. Penghasilan saya akan terpotong berapa banyak untuk bayar pajak? Menurut situs resmi www.online-pajak.com ada perbedaan jumlah potongan pajak penghasilan. Berikut ini detilnya:

5% untuk penerima penghasilan sampai dengan Rp 50 juta per tahun.
15% untuk penerima penghasilan Rp 50 juta – Rp 250 juta per tahun.
25% untuk penerima penghasilan Rp 250 juta – Rp 500 juta per tahun.
30% untuk penerima penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun.

Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tingggi.

Seperti yang kamu lihat di poin terakhir, kalau tidak punya NPWP malah dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang lebih tinggi. Jadi buat yang baru lulus kuliah, sebaiknya segera mengurus NPWP supaya ketika mendapat pekerjaan bisa langsung didaftarkan oleh perusahaan ke data karyawan yang akan dibayarkan pajaknya. Saat sudah punya NPWP kamu akan disebut Wajib Pajak (WP).

Apa yang Dimaksud SPT?
Masih merujuk dari Online Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. SPT harus kamu laporkan paling lama 3 bulan setelah satu tahun pelaporan pajak berakhir. Misalnya tahun pelaporan pajak penghasilan 2017 sudah selesai di Desember, maka tanggal 31 Maret lalu jadi batas akhir kamu melaporkan SPT 2017. Bagaimana jika SPT tidak dilaporkan? Akan ada sanksi administratif sebesar 100.000 rupiah bagi WP yang tidak melaporkan SPTnya. Untuk memudahkan kamu mengisi SPT, OnlinePajak juga menyediakan e-SPT atau yang dikenal dengan e-Filling. Pada poin ini, kamu sudah mengerti bahwa selain harus taat bayar pajak seorang WP juga harus konsisten lapor pajak.

Lapor Pajak Online
Seputar pemotongan pajak penghasilan dan SPT. Seperti yang kamu sudah ketahui dari poin di atas, SPT bisa diisi secara online yang artinya lapor pajak juga bisa dilakukan tanpa harus mendatangi kantor pajak. Sebagai sedikit tambahan info, sekalipun kamu melapor pajak secara manual, tidak harus datang ke kantor pajak sesuai domisili ya. Kamu bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk melaporkan pajak. Kembali lagi ke lapor pajak online, sebelum mengisi SPT online, ada yang namanya electronic filing identification number atau e-Fin. Untuk dapat pin ini kamu bisa memintanya ke kantor pajak terdekat baik secara perorangan maupun kolektif, tentunya dengan membawa kelengkapan data diri yang dibutuhkan oleh petugas di kantor pajak. Setelah punya e-FIN, kamu bisa registrasi lewat website Ditjen Pajak dan mengunggah SPT kamu di laman tersebut. Tidak sesulit yang kamu bayangkan, bukan?

Kalau Berprofesi Freelancer, Butuh Bayar Pajak Nggak?
Bagaimana dengan orang yang memutuskan bekerja sebagai freelancer? Tentu saja freelancer juga harus bayar dan melaporkan pajak penghasilan. Ada beberapa profesi freelancer yang menurut badan hukum tetap punya tanggung jawab memenuhi pajak penghasilan, di antaranya: olahragawan, penerjemah, peneliti, pengarang, agen asuransi, konsultan, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, bintang film, pembawa acara, penyanyi, model, sutradara.

Termasuk juga kamu yang punya bisnis online shop, influencer, content creator dan berbagai jenis pekerjaan freelancer lainnya yang makin ramai muncul di industri kreatif, harus tetap patuh membayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dikenakan pada freelancer sedikit berbeda dengan yang berlaku pada pekerja korporasi. Kamu wajib melaporkan pajaknya sendiri dan dikenai pajak Norma Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN).

Mumpung baru awal-awal masuk kerja, segera urus NPWP dan jangan lupa memastikan kalau pajak penghasilan kamu sudah tersampaikan dengan tepat. Dengan rajin membayar dan melaporkan pajak penghasilan maka kamu juga sudah ikut berpartisipasi dalam menambahkan dana untuk pengeluaran negara, pengeluaran reproduktif, dan juga biaya pengeluaran yang tidak produktif seperti membiayai pertahanan negara atau perang.

Jadi benefit yang bisa kamu dapat dari membayar pajak penghasilan adalah peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur, keamanan, subsidi bahan pangan dan bahan bakar, juga kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Manfaat pajak penghasilan yang bisa dirasakan sekarang ini juga tentunya karena sudah semakin banyak orang Indonesia yang bayar pajak.

Cara Lapor Pajak (SPT) secara Online

Bagi kamu yang memiliki pendapatan dari hasil freelance, ataupun perusahaan, maka melaporkan pajak dari pendapatan via SPT Tahunan Pribadi sifatnya wajib.
Masa pelaporannya kerap berlangsung saat awal tahun, dan jika kamu tidak melaporkan pajak ini, maka kemungkinan kamu akan mendapatkan sanksi dari pihak Ditjen Pajak.

Nah, agar kamu terhindar dari hukuman pihak Ditjen Pajak, kali ini akan paparkan tata cara lapor SPT Tahunan Pribadi secara online, serta apa saja jenis-jenis SPT pribadi khusus untuk kamu.

Jenis SPT Pribadi
Sebelum mengulas mengenai tata cara lapor secara online, kita harus bahas terlebih dahulu jenis-jenis SPT Tahunan pribadi.
Sebagaimana ditulis oleh Online Pajak, Ditjen Pajak mengeluarkan tiga jenis formulir untuk SPT Tahunan pribadi.

Kira-kira, apa saja, sih, ketiga bentuk formulir tersebut? Berikut penjelasannya:
1. Formulir SPT jenis 1770 S
Jenis formulit SPT Tahunan pertama yang perlu kamu ketahui adalah formulir SPT jenis 1770 S.
Formulir ini merupakan jenis SPT Tahunan untuk masyarakat dengan total penghasilan tahunan lebih dari Rp 60 juta.
Jenis formulir ini kerap digunakan pegawai yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.

2. Formulir SPT jenis 1770 SS
Jenis formulir SPT jenis 1770 S ini disediakan untuk pekerja yang memiliki penghasilan tahunan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp 60 juta.
Secara khusus, formulir ini ditujukan bagi pegawai yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja setidaknya satu tahun.

3. Formulir SPT jenis 1770
Terakhir, jenis SPT Tahunan yang perlu kamu kenali sebelum mengetahui cara lapor pajak online adalah formulir SPT jenis 1770.
Formulir ini digunakan oleh perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja.

Syarat Lapor Pajak Tahunan Pribadi
Nah, setelah kamu mempelajari semua persyaratan serta jenis-jenis SPT, kini kita bahas mengenai syarat-syarat sebelum kamu bisa lapor pajak online.

Kira-kira, apa saja persyaratan yang perlu kamu miliki? Tenang saja, Online Pajak telah menuliskan syarat-syarat yang harus kamu penuhi agar bisa melaporkan pajak pribadi. 
Berikut penjelasannya:
1. Mencantumkan NPWP
Salah satu syarat yang harus kamu penuhi agar bisa lapor SPT Tahunan adalah dengan mencantumkan nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Setelah memasukkan nomor NPWP, kamu harus menentukan jenis usaha atau pekerjaan bebas yang sedang kamu geluti.

2. Status kewajiban perpajakan
Selain mencantumkan nomor NPWP, kamu juga harus memiliki status kewajiban perpajakan suami-istri.
Surat kewajiban perpajakan ini dapat dibuat melalui KTP suami dan istri, kartu keluarga, dan nomor NPWP suami.

Apabila terdapat perubahan data diri, maka kamu harus menyertakan permohonan perubahan data.

Langkah-langkah Lapor Pajak Secara Online

Untuk lapor pajak secara online, kini kamu tak perlu lagi repot, sebab Ditjen Pajak sudah menyediakan situs https://djponline.pajak.go.id yang dapat membantu masyarakatkan untuk melaporkan pajak dengan mudah.

Agar bisa lapor SPT Tahunan Pribadi secara online, kamu harus memiliki email, nomor telepon, serta nomor EFIN.

Syarat-syarat ini berlaku agar kamu bisa mengakses e-filing, aplikasi yang membantumu melakukan pelaporan pajak online.

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, berikut adalah langkah-langkah yang harus kamu lakukan guna melaporkan pajak secara online.

1. Klik e-filing dan pilih buat SPT
Untuk lapor SPT secara online, kamu dapat membuka situs https://djponline.pajak.go.id. Klik menu e-filing, lalu klik buat SPT. Di situ, akan muncul beberapa pertanyaan.
Untuk pengisian SPT online ini, disesuaikan dengan kondisi penghasilan kamu setiap bulannya.

Jika penghasilan kotor kamu per bulan sama atau lebih dari Rp 60 juta, pilihlah SPT 1770S, khusus untuk pegawai dan karyawan.
Nah, jika penghasilan kamu kurang dari Rp 60 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah 1770SS (untuk karyawan), 1770 untuk pegawai dengan penghasilan lain serta untuk bukan pegawai.

2. Isi semua pertanyaan dengan tepat
Langkah berikutnya, klik “Buat SPT” dan ikuti langkah selanjutnya. Kemudian, jawab pertanyaan dengan tepat.

Jenis SPT biasanya akan menyesuaikan dengan penghasilan (1770 S atau 1770 SS).
Setelah memilih jenis SPT, kamu harus mengisi formulir yang tersedia sesuai dengan petunjuk. Pilih tahun SPT Pajak, lalu pilih status SPT di Normal. Klik langkah berikutnya hingga kamu mengisi semua yang disyaratkan.

Setelah token untuk kode verifikasi email masuk, kamu perlu memasukkannya ke dalam kolom yang tersedia di e-filing. Bila semua langkah sudah dilakukan, maka pelaporan SPT online kamu pun selesai.

Cara Menghitung PPh 21 yang Perlu Diketahui

Bagi setiap karyawan seharusnya perlu memahami cara menghitung PPh 21 yang benar karena hal tersebut berhubungan dengan pendapatan kita.
Sebelum mulai mencari tahu bagaimana cara menghitung PPh21, sebelumnya pahami dulu arti atau maksud dari PPh 21 itu sendiri.

Dilansir dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, PPh21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pajak yang satu ini dibebankan kepada setiap karyawan tetap yang mendapatkan gaji dan badan usaha yang sudah mendapatkan hasil dari usahanya tersebut.

PPh 21 ini sifatnya wajib bagi mereka yang sudah mendapatkan penghasilan baik dari sektor formal maupun sektor non formal.

Cara menghitung PPh 21 pun berbeda-beda untuk setiap individunya karena penghasilan dan aspek-aspeknya juga berbeda.

Perbedaan tersebut mempertimbangkan banyak hal misalnya jumlah tanggungan, risiko pekerjaan, hingga status pernikahan.
Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai PPh 21 dan bagaimana contoh cara menghitungnya.

Pemotongan PPh 21
Sebelum mengetahui seperti apa cara menghitung PPh 21, akan Glints jelaskan terlebih dahulu mengenai seluk-beluk pemotongan PPh 21.

Dilansir dari DJP, pihak pemotong PPh 21/26 terdiri dari:
Pemberi kerja
Bendahara atau orang yang memegang kas pemerintah
Dana pensiun
Orang pribadi yang membayar honorarium
Penyelenggara kegiatan

Sementara itu, untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh 21/26 antara lain:
Pegawai
Penerima uang pesangon dan pensiun
Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai (tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, peneliti, dsb)
Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap
Mantan pegawai
Wajib Pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang mendapatkan penghasilan dengan ikut serta dalam suatu kegiatan.

Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan Tetap
Cara menghitung PPh 21 untuk karyawan tetap perlu diperhatikan berapa besaran tunjangan dan banyaknya jumlah tanggungan.
Pasalnya untuk menentukan jumlah PPh maka harus diketahui jumlah penghasilan kotor dan bersih dari setiap karyawan.

Berikut ini contoh cara menghitung PPh 21 untuk karyawan tetap yang perlu kamu ketahui.

Dika adalah seorang karyawan di PT XYZ yang tidak memiliki tanggungan dengan gaji pokok sebesar Rp7.000.000 per bulannya.

Di perusahaan tersebut ia mendapatkan jatah uang makan sebesar Rp650.000 per bulan.

Namun, ia juga tetap harus membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 setiap bulannya.

Cara mudah menghitung PPh 21 dari Dika adalah dikelompokkan terlebih dahulu menjadi pemasukan dan pengeluaran.

Pemasukan
Gaji pokok: 7.000.000 x 12 = 84.000.000
Uang makan: 650.000 x 12 = 7.800.000
Total: 91.800.000

Pengeluaran
PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai ketentuan: 54.000.000
Iuran pensiun: 50.000 x 12 = 600.000
Total: 54.600.000

Penghasilan bersih: 91.800.000 – 54.600.000 = 37.200.000
Pajak di bawah 50 juta adalah sebesar 5%. Jadi PPh terutang selama setahun adalah 5% x 37.200.000 = 1.860.000

Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar per bulan adalah 1.860.000 : 12 = 155.000.

Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Tunjangan Pajak
Tunjangan merupakan tambahan benefit yang ditawarkan kepada pekerja.
Ada berbagai bentuk tunjangan seperti pemakaian kendaraan milik perusahaan.
Kemudian, pemberian makan siang dan kudapan untuk di kantor hingga pinjaman kantor dengan bunga rendah atau tanpa bunga.

Cara menghitung PPh 21 pada karyawan dengan tunjangan pajak contohnya sebagai berikut ini:
Tika adalah seorang karyawan dari PT ABC dengan gaji bersih sebesar Rp6.500.00 sebulan. Saat ini statusnya ia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan sama sekali.

Di PT ABC Tika diberi tunjangan pajak penuh sebesar Rp37.500. Namun, ia tiap bulannya juga harus membayarkan iuran pensiun sebesar Rp55.000.

Cara menghitung PPh 21 dari Tika juga bisa dilakukan dengan menghitung pemasukan dan pengeluarannya terlebih dahulu seperti berikut ini.

Pemasukan
Gaji pokok: 6.500.000 x 12 = 78.000.000
Total: 78.000.000

Pengeluaran
PTKP sesuai ketentuan: 54.000.000
Iuran pensiun: 55.000 x 12 = 660.000
Tunjang pajak: 37.500
Total: 54.697.500

Penghasilan bersih: 78.000.000 – 54.697.500 = 23.302.500
PPh terutang selama setahun adalah 5% x 23.302.500 = 1.165.125

Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar per bulan adalah 1.165.125 : 12 = 97.093.

Demikianlah penjelasan mengenai cara menghitung PPh 21 yang sudah Glints persiapkan untukmu.
Selain menggunakan cara manual seperti di atas, kamu juga bisa menggunakan tools penghitungan pajak online yang sudah banyak tersedia saat ini.

Cara Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak

Salah satu rutinitas tahunan perusahaan dan pekerja adalah wajib melaporkan penghasilan serta membayar pajak dengan mengisi SPT di website Ditjen Pajak.
Beberapa perusahaan membantu dan memudahkan karyawan dengan memotong gaji secara otomatis. Namun, banyak juga perusahaan yang ‘melepas’ begitu saja para karyawan untuk mengurus hal perpajakan ini.

Ternyata, tak semua orang yang berpenghasilan tetap wajib membayar pajak, lho! Jika pendapatan bulanan tak mencapai nominal yang ditentukan oleh pajak, mereka hanya wajib melaporkannya saja.

Hal itu disebut dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Apakah kamu termasuk dalam PTKP? Bagaimana cara menghitung PTKP?

Apa Itu Penghasilan Tidak Kena Pajak?
Dilansir dari Online Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21.
Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar PPh.

Meski begitu, wajib pajak tetap harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh. Ketentuan ini berlaku hingga wajib pajak memperoleh status Non-Efektif (NE) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Di antara kita, pasti masih banyak yang bingung dengan tarif PTKP pada tahun 2019. Apakah ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya?

Penetapan tarif PTKP 2019 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Sedangkan, untuk penetapan tarif PTKP pegawai penerima upah mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap, diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016. Dapat disimpulkan, tarif PTKP ternyata tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016 lalu.

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak PPh21
Berikut ini adalah tarif PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang:
wajib pajak orang pribadi lajang Rp 54.000.000
istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 54.000.000
wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp 4.500.000
Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Maksud dari keluarga sedarah adalah seseorang yang masih memiliki garis keturunan lurus satu derajat yaitu ayah, ibu, dan anak. Untuk hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat yaitu saudara kandung.

Sementara itu, yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yaitu mertua dan anak tiri, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Jadi, anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat. Mereka berhak mendapatkan PTKP maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.

Sementara itu, yang dimaksud dengan menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu:
tinggal bersama-sama dengan wajib pajak
nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri
tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri

Sedangkan, apabila wajib pajak hanya sekadar menyumbang, memberikan bantuan, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

Untuk mempermudah pemahaman dalam tarif PTKP yang sudah ditetapkan, dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini.


Memahami Status Penghasilan Tidak Kena Pajak
Selain ada penetapan tarif PTKP, ada juga kode-kode seperti TK dan K. Apa sebenarnya maksud dari kode ini?

Status Lajang (TK)
PTKP TK/0: tidak kawin dan tidak ada tanggungan.
PTKP TK/1: tidak kawin dan 1 tanggungan.
PTKP TK/2: tidak kawin dan 2 tanggungan.
PTKP TK/3: tidak kawin dan 3 tanggungan.

Status Menikah (K)
PTKP K/0: kawin dan tidak ada tanggungan.
PTKP K/1: kawin dan 1 tanggungan.
PTKP K/2: kawin dan 2 tanggungan.
PTKP K/3: kawin dan 3 tanggungan.

Status PTKP Digabung (K/I)
PTKP K/I/0: penghasilan suami dan istri digabung dan tidak ada tanggungan.
PTKP K/I/1: penghasilan suami dan istri digabung dan 1 tanggungan.
PTKP K/I/2: penghasilan suami dan istri digabung dan 2 tanggungan.
PTKP K/I/3: penghasilan suami dan istri digabung dan 3 tanggungan.

Menghitung PTKP secara Manual
Bagaimana cara menghitung penghasilan dan mengetahui bahwa kamu merupakan PTKP? Mari lihat dengan contoh kasus di bawah ini.
B adalah seorang karyawan berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan yang masih berstatus lajang. Maka kode dasar perhitungan PTKP yang digunakan adalah TK/0 alias Rp 54 juta.

Pada dasarnya PTKP digunakan untuk menentukan potongan pajak PPh 21. Maka berdasarkan kasus B yang berstatus lajang dan menggunakan kode dasar perhitungan TK/0, perhitungan PTKP-nya adalah sebagai berikut (lihat tabel perhitungan).

Dalam contoh kasus di atas, B tidak perlu membayar pajak karena tidak memiliki pajak terutang. Hal ini disebabkan penghasilannya dalam setahun masih dalam batas PTKP yang ditentukan.
Nah, itu dia cara perhitungan penghasilan tidak kena pajak. Yuk, mulai hitung-hitung penghasilanmu selama tahun 2019 dan laporkan melalui SPT.

Sebelum melaporkan semua penghasilanmu, jangan lupa untuk membuat NPWP terlebih dahulu ya. Pembuatan NPWP pun juga bisa dilakukan secara online dan dikirimkan ke alamat wajib pajak. Jadi, tidak ada alasan untuk tak melapor penghasilanmu khan?
Uraian di atas dapat membantu kamu mengetahui apakah kamu termasuk penghasilan tidak kena pajak atau tidak.